Klien: Kementerian PPN/Bappenas
UKM merupakan salah satu faktor penting dalam proses integrasi ASEAN. Hal ini tercermin dari bagaimana ASEAN melakukan pengembangan UKM sebagai salah satu elemen penting dari mendirikan sebuah pembangunan ekonomi yang adil di ASEAN, yang dikenal sebagai pilar ketiga dari Masyarakat Ekonomi ASEAN. Dalam mencapai UKM ASEAN yang kompetitif, ASEAN menetapkan Cetak Biru UKM Tahun 2004-2013 yang mengatur kebijakan ASEAN untuk mengembangkan UKM ASEAN yang kompetitif. Cetak biru ini dilanjutkan dengan Aksi Strategis Rencana Pembangunan UKM ASEAN Tahun 2010-2015, yang menjelaskan kegiatan khusus untuk menerapkan kebijakan UKM ASEAN.
Demikian pula di Indonesia, UKM merupakan faktor yang penting. Dengan usaha mikro sebagai proporsi terbesar dari perusahaan di Indonesia, sekitar 98,74% dari total populasi pada 2014, pembahasan UKM lanskap dan kebijakan harus juga mencakup usaha mikro. Dalam konteks Indonesia, dalam membahas UKM kita lebih sering menyebut UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) daripada UKM. UMKM berkontribusi sebesar 57,6% dari GDP pada tahun 2013, 30,3% di antaranya berasal dari usaha mikro, 12,8% berasal dari usaha kecil dan 14,5% berasal dari perusahaan skala menengah. UMKM menyerap 96,7& dari total pekerja pada tahun 2014, 87% di antaranya (sekitar 105 juta pekerja) dipekerjakan oleh usaha mikro. Perusahaan UMKM berjumlah sekitar 99%. Perusahaan besar sebagian besar mendorong ekspor, 84,32% dari ekspor berasal dari perusahaan besar, dan 11,54% berasal dari perusahaan media. perusahaan kecil dan mikro menyumbang sekitar 4%.
Dalam hal kebijakan, UMKM juga penting secara strategis di Indonesia. Indonesia memberlakukan Undang-undang tentang Usaha Kecil pada tahun 1995 untuk memberikan landasan hukum bagi kebijakan pembangunan usaha kecil. Undang-Undang direvisi pada tahun 2008 untuk memasukkan usaha mikro dan menengah. Indonesia memiliki Kementerian yang ditunjuk bertanggung jawab untuk pengembangan UMKM yang mengkoordinasikan kebijakan UMKM di seluruh instansi pemerintah termasuk pemerintah daerah. Namun, berdasarkan kartu skor kebijakan UKM ERIA, kebijakan UKM di Indonesia hanya mencetak 4,1 dari 6,0. Rupanya, ada banyak ruang untuk perbaikan dalam hal kebijakan untuk UKM di Indonesia.
Dengan AEC yang akan dimulai, ERIA dan ISEAS bersama-sama melakukan penelitian di 10 ASEAN untuk mengevaluasi partisipasi UKM dalam AEC pada awal tahun 2015 termasuk Indonesia. Penelitian ini, bagian dari studi ERIA dan ISEAS, bertujuan memeriksa tingkat dan sifat partisipasi UKM Indonesia dalam integrasi ekonomi ASEAN berdasarkan survei dari 200 UKM dengan lebih dari 10 karyawan / pekerja di sektor manufaktur. Survei dilakukan di tiga lokasi utama, Jakarta dan sekitarnya, wilayah Bandung dan sekitarnya, dan Surabaya dan sekitarnya. Kami mewawancarai perusahaan dalam 9 dari 22 industri utama di mana UKM ada paling: (1) 52 perusahaan yang memproduksi produk makanan; (2) 20 memproduksi minuman; (3) 71 perusahaan yang memproduksi pakaian jadi; (4) 14 perusahaan yang memproduksi alas kaki; (5) 14 perusahaan yang memproduksi kayu dan produk kayu dan gabus; (6) 21 perusahaan manufaktur furnitur; (7) 3 perusahaan yang memproduksi komputer, produk elektronik dan optik; (8) 4 perusahaan yang memproduksi elektronik; (9) 1 perusahaan manufaktur bermotor, produk kendaraan. Responden terdiri dari 51% kecil, menengah 30,5% dan 18,5% perusahaan besar. Di antara responden, 65 perusahaan yang bergerak di bidang ekspor, dengan 30 dari mereka mengekspor ke ASEAN. Sementara 48 perusahaan yang bergerak di bidang impor, dengan 13 perusahaan mengimpor dari ASEAN.
Kami menanyakan beragam pertanyaan dalam survei ini. Khususnya mengenai MEA, kami menanyakan apakah responden mengetahui tentang MEA. Survei menunjukkan bahwa 79% responden mengetahui tentang MEA. Namun, hanya 18% dari responden mengetahui tentang Cetak Biru ASEAN untuk UKM. Kami juga menemukan bahwa dalam kategori perusahaan besar, proporsi perusahaan yang tahu tentang MEA lebih besar, yaitu 86%. Kami juga menanyakan pendapat responden mengenai dampak MEA terhadap bisnis mereka. Kami menemukan bahwa 39% responden berpendapat MEA akan meningkatkan penjualan domestik dan 15% sisanya berpendapat sebaliknya. Dalam hal penjualan ekspor, 39% responden memperkirakan kenaikan pada ekspor, dan sebaliknya 3% responden memperkirakan penurunan pada ekspor. Dalam hal biaya, sebagian besar responden (42,5%) tidak memiliki ide tentang bagaimana dampak MEA terhadap biaya impor mereka. Berkaitan dengan profit, 45% responden merasa optimis bahwa keuntungan mereka akan meningkat, berbeda dengan 13% melihat penurunan. Dalam hal kompetisi di pasar lokal, 63% responden memperkirakan MEA akan mendorong kompetisi di pasar domestik. Dalam hal kompetisi di pasar luar negeri, 46,5% responden optimis bahwa MEA akan meningkatkan kompetisi di pasar luar negeri. dalam hal akses terhadap output perantara, 41% responden memperkirakan MEA akan meningkatkan akses terhadap output perantara.
Bagaimana MEA akan berdampak pada usaha responden? Sebagian besar responden memperhitungkan dampak dari menurunkan pajak impor (42% responden), menurunkan tarif ekspor (47% responden), prosedur bea yang lebih baik (42% responden), standar regulasi yaang lebih baik (49,5% responden), dan pengakuan kualifikasi profesional (46 % responden).
Dari survei ini, kami juga memperoleh bahwa 45% responden, yang secara aktif melakukan ekspor dan impor, membangun hubungan bisnis dengan perusahaan di wilayah tersebut. Sebaliknya, terdapat 1% bukti dari responden yang tidak melakukan ekspor/impor yang memiliki kerjasama bisnis dengan mitra ASEAN. Hasil ini sejalan dengan visi pemerintah ASEAN untuk membentuk ekonomi ASEAN yang terintegrasi.
Studi ini juga menemukan bahwa perusahaan dengan kepemilikan asing lebih aktif untuk membangun hubungan bisnis di daerah. Dari survei, studi ini menemukan 60% dari perusahaan dengan kepemilikan asing dan perusahaan perdagangan aktif membangun hubungan bisnis dengan mitra di seluruh wilayah. Sebaliknya, perusahaan dengan kepemilikan lokal cenderung lebih rendah untuk membangun hubungan bisnis di daerah, survei menemukan bahwa 58% responden perusahaan perdagangan aktif tanpa kepemilikan asing tidak memiliki hubungan bisnis di daerah. Bukti ini mendukung inisiatif untuk mempromosikan investasi asing langsung dalam pengembangan integrasi ekonomi regional.
Apakah integrasi melalui pembentukan Masyarakat Ekonomi akan membawa dampak terhadap kegiatan perdagangan di wilayah ini adalah salah satu pertanyaan penting bagi ASEAN. Tarif telah diturunkan di wilayah ini selama bertahun-tahun dan mencapai level nol pada tahun 2016 dengan diawali oleh AEC. Namun, untuk memanfaatkan ketentuan tersebut, perusahaan harus menyelesaikan proses administrasi yang terkait dengan FTA. Survei kami menemukan persentase lebih besar berada pada perusahaan-perusahaan tidak memanfaatkan formulir FTA (63 persen) dibandingkan dengan perusahaan yang memanfaatkan formulir FTA (37 persen) meskipun perusahaan-perusahaan tersebut aktif melakukan ekspor. Sementara itu, bagi mereka yang tidak menyadari MEA memiliki persentase yang sama dengan apakah menggunakan formulir FTA atau tidak (50:50).
Di antara banyak alasan yang dapat menyebabkan masalah ini, survei mencatat beberapa alasan, yaitu volume perdagangan sangat rendah, kurangnya pengetahuan untuk memanfaatkan FTA, kesulitan untuk mendapatkan surat keterangan asal, preferensi tarif dari FTA terlalu kecil dan tidak mampu memenuhi persyaratan ROO. Survei kami menemukan alasan yang paling dominan adalah kurangnya pengetahuan dalam menggunakan bentuk FTA.
Studi ini juga menggunakan model Probit yang dikembangkan dengan variabel dependen apakah perusahaan dilakukan ekspor dan impor atau tidak, dan faktor-faktor independen yang bisa mempromosikan mengekspor atau kegiatan impor. Studi ini menemukan dampak yang signifikan dari FTA terhadap kegiatan ekspor. Pembentukan FTA memberikan dampak positif terhadap probabilitas perusahaan dalam melakukan kegiatan ekspor. margin prediksi menunjukkan 62,5 persen probabilitas ekspor disebabkan oleh FTA. Dengan kata lain, FTA benar-benar dapat mendorong perusahaan untuk mengekspor produk mereka. Dari model ekspor, kami juga menemukan dampak signifikan dari hubungan bisnis dengan mitra ASEAN dan kesadaran untuk MEA untuk kemungkinan ekspor.
FTA memberikan dampak yang signifikan terhadap probabilitas perusahaan untuk produk impor. Dalam analisis ekonometrik untuk data impor, ada hubungan positif yang signifikan antara FTA dan probabilitas impor. Namun, dampak FTA itu lebih rendah daripada dalam model ekspor. Probabilitas impor meningkat 50,3 persen karena adanya FTA. Selain itu, teknologi informasi dan hubungan bisnis dengan perusahaan-perusahaan ASEAN juga secara signifikan berkaitan dengan impor yang lebih tinggi.
Analisis ekonometrik dalam studi ini juga mencoba untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mendorong penggunaan bentuk FTA. Kami menerapkan metode Probit pada variabel dependen dari penggunaan bentuk dummy dari FTA dan beberapa variabel independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan aktivitas ekspor secara signifikan mempengaruhi penggunaan FTA. Semakin besar perusahaan semakin besar kesempatan mereka akan memanfaatkan FTA. Demikian pula, semakin besar proporsi ekspor dari produksi mereka semakin besar perubahan memanfaatkan FTA. Oleh karena itu, kita bisa menyimpulkan bahwa penggunaan FTA akan meningkatkan mengikuti perkembangan badan usaha yang dihasilkan dari integrasi regional.